“Krisis global yang menerpa negara-negara maju seolah sebagai pembenaran bahwa tehnologi saja tidak cukup mengatasi persoalan hidup. Kita perlu bentuk pendidikan yang memperhatikan aspek mental, moral, dan spiritual. Secara garis besar konsep tujuan pendidikan nasional sudah mampu mendefinisikan bentuk pendidikan tersebut. Tetapi pada tingkat implementasi yang terjadi justru sebaliknya.”
Tahun 2008 telah kita tinggalkan menyisakan permasalahan bagi pemerintah: sampai sejauh mana pendidikan memenuhi kebutuhan masyarakat. Krisis global yang menerpa negara-negara maju seolah sebagai pembenaran bahwa tehnologi saja tidak cukup mengatasi persoalan hidup. Tetapi kita perlu bentuk pendidikan yang multidimensi. Meliputi pendidikan mental, moral, dan spiritual.
Pendidikan mental lebih berguna untuk membekali masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup yang makin berat. Ketersediaan BBM dan gas yang tak menentu, serta biaya sekolah yang makin menggila disadari atau tidak sangat membebani pikiran masyarakat.
Pengaruh budaya barat di tengah-tengah kehidupan masyarakat ikut andil menambah permasalahan hidup. Pergaulan bebas, narkotika, teknologi dunia maya (internet) adalah contoh kecil akar masalah moral masyarakat. Banyak tindakan kejahatan yang diilhami oleh gambar film impor dan berita dari internet. Lihatlah pesta pergantian tahun yang dihadiri pula oleh pejabat, bukankah itu budaya impor yang kita biarkan hadir di tengah-tengah himpitan ekonomi masyarakat. Daripada uang bermilyar-milyar itu kita bakar jadi kembang api lebih baik digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk itu perlu pendidikan moral guna menyadarkan masyarakat.
Hidup semakin berat dan problematika hidup juga semakin beragam, apakah kita harus menyerah? Apakah kita hanya berpangku tangan menunggu perubahan jaman sambil menghitung hutang? Tentu tidak. Kita harus mampu merubah nasib kita dengan kegigihan kita sendiri. Dengan pendidikan spiritual masyarakat harus mampu mengatasi kesulitan hidupnya sebagai cara untuk menyalurkan semua potensinya.
Pemerintah sebagai sandaran masyarakat tentunya sudah mempunyai strategi sendiri untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Tetapi, pemerintah perlu juga membuat kalkulasi berapa persen kualitas pendidikan nasional berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah perlu meramu sebuah kurikulum yang mampu menjamin itu semua. Yaitu sebuah bentuk kurikulum yang mengakomodasi pendidikan mental, moral dan spiritual.
Secara garis besar konsep tujuan pendidikan nasional sudah mampu mendefinisikan bentuk pendidikan mental, moral dan spiritual. Yaitu membentuk masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri. Tetapi pada tingkat implementasi yang terjadi justru sebaliknya.
Ujian Nasional (UNAS) merupakan salah satu bentuk pengingkaran dari tujuan pendidikan nasional untuk membentuk masyarakat yang berkualitas dan mandiri. Kualitas dan kemandirian masyarakat tidak selalu bisa diukur dari nilai UNAS. Tetapi lebih pada kebermaknaan masyarakat itu di tengah-tengah lingkungan sosialnya.
Kita perlu juga menengok RUU BHP yang meresahkan masyarakat. Banyak pihak meyakini (terutama mahasiswa) bahwa RUU BHP mengingkari kedudukan lembaga sekolah atau perguruan tinggi sebagai lembaga sosial. Lembaga yang seharusnya memarginalkan hitungan untung dan rugi. RUU BHP seolah-olah menutup pintu bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi yang merupakan haknya. Jika ini yang memang diinginkan, maka pemerintah gagal memberikan layanan pendidikan spiritual bagi masyarakat.
Sepantasnya pemerintah memikirkan paradigma baru untuk mengatasi persoalan hidup masyarakat. Pengentasan kemiskinan dengan cara-cara instan seperti pemberian BLT saatnya berganti dengan pendekatan yang lebih ke jantung permasalahan. Bahwa, masyarakat butuh model pendidikan yang mempersiapkan mereka secara mental, moral dan spiritual guna mengarungi hidup yang makin menantang ini. Masyarakat butuh formula baru untuk mengatasi problematika hidupnya yang sangat klasik, yaitu kemiskinan.
